MAKASSAR, LOKANEWS.ID — Anggota DPR RI Komisi IX, Ashabul Kahfi, menjelaskan alasan pemerintah melakukan penonaktifan sementara terhadap sejumlah kepesertaan KIS yang menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat. Penjelasan tersebut disampaikan saat kegiatan sosialisasi BPJS di Vaan In Sky, Jalan Bajiminasa No. 1, Makassar, Minggu (23/8/2026).

Penjelasan itu disampaikan Ashabul Kahfi setelah mendapat pertanyaan dari warga mengenai banyaknya masyarakat yang mengalami penonaktifan kepesertaan BPJS. Warga mempertanyakan alasan kebijakan tersebut serta bagaimana nasib masyarakat yang sebelumnya telah terdaftar sebagai peserta.

Menurut Ashabul Kahfi, penonaktifan tersebut dilakukan pemerintah dalam rangka verifikasi dan validasi ulang data peserta. Langkah tersebut bertujuan memastikan masyarakat yang tercatat sebagai penerima manfaat benar-benar memenuhi ketentuan dan memiliki data kepesertaan yang sesuai.

“Pemerintah menonaktifkan KIS 11 juta itu tujuannya untuk dilakukan verifikasi ulang, apakah peserta yang terdaftar ini datanya sudah valid, jangan sampai tidak sesuai,” jelas Ashabul Kahfi.

Ia menegaskan, proses tersebut bukan semata-mata untuk menghilangkan hak masyarakat mendapatkan layanan kesehatan, tetapi merupakan bagian dari upaya pemerintah melakukan pembenahan dan pemutakhiran data. Dengan verifikasi ulang, pemerintah diharapkan dapat memastikan program jaminan kesehatan tepat sasaran.

Ashabul Kahfi mengatakan, data penerima manfaat perlu terus diperbarui agar program jaminan kesehatan dapat diberikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Menurutnya, validitas data menjadi salah satu faktor penting dalam memastikan efektivitas pelaksanaan program jaminan sosial dan kesehatan.

Ia juga meminta masyarakat yang kepesertaannya mengalami penonaktifan untuk memastikan kembali status dan data kepesertaan melalui kanal layanan resmi yang tersedia. Jika terdapat ketidaksesuaian data, masyarakat dapat melakukan proses perbaikan atau pemutakhiran sesuai mekanisme yang berlaku.

Dalam kesempatan tersebut, Ashabul Kahfi menegaskan bahwa Komisi IX DPR RI terus memberikan perhatian terhadap persoalan jaminan kesehatan dan perlindungan sosial masyarakat. Ia berharap proses verifikasi dan validasi data dapat berjalan dengan baik sehingga masyarakat yang memang berhak tetap memperoleh jaminan kesehatan dan tidak kehilangan akses terhadap pelayanan kesehatan.