MAKASSAR, TALINEWS.COM — Penguatan perekonomian masyarakat tidak hanya berbicara tentang angka pertumbuhan, tetapi juga tentang bagaimana kebijakan pemerintah mampu membuka ruang bagi masyarakat untuk tumbuh dan berkembang. Semangat tersebut menjadi bagian dari pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2026 yang dilaksanakan Anggota DPRD Kota Makassar dari Fraksi Partai Gerindra, Kasrudi, S.H., M.H.

Kegiatan pengawasan pada bidang perekonomian bersama Kelurahan Karuwisi Utara tersebut berlangsung pada Sabtu, 4 Juli 2026, di Hotel Grand Imawan, Jalan Pengayoman No. 36, Kota Makassar. Kegiatan ini merupakan bagian dari Angkatan 3 pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Kasrudi, S.H., M.H., bertindak sebagai narasumber sekaligus membuka kegiatan. Hadir pula sebagai narasumber Nurul Muchlisa, S.STP., M.Si., dan Andi Nurdianza, S.STP. Sementara Rini Susanty bertindak sebagai moderator.

Dalam kegiatan tersebut, pembahasan menyoroti berbagai aspek perekonomian yang memiliki keterkaitan langsung dengan kehidupan masyarakat di tingkat kelurahan. Pemerintah kelurahan memiliki posisi strategis karena menjadi salah satu ujung tombak dalam mengidentifikasi potensi, kebutuhan, sekaligus persoalan ekonomi yang dihadapi masyarakat.

Kasrudi menilai pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan harus mampu melihat sejauh mana program pemerintah benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Menurutnya, kebijakan ekonomi yang baik bukan hanya tersusun dalam program, tetapi harus dapat dirasakan dampaknya oleh warga.

Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara DPRD, pemerintah daerah, hingga pemerintah kelurahan dalam mendorong pemberdayaan masyarakat. Potensi ekonomi yang ada di setiap wilayah perlu dipetakan dan dikembangkan agar dapat menjadi peluang yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Pengawasan ini menjadi ruang untuk melihat langsung bagaimana kebijakan dan program pemerintah dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Kita ingin memastikan potensi ekonomi di tingkat kelurahan bisa terus dikembangkan dan masyarakat mendapatkan ruang untuk tumbuh,” ujar Kasrudi.

Menurutnya, partisipasi masyarakat juga menjadi bagian penting dalam proses pembangunan ekonomi. Masukan dari warga diperlukan agar kebijakan yang disusun pemerintah tidak berjalan secara sepihak, melainkan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi yang dihadapi masyarakat.

Kegiatan tersebut sekaligus menjadi ruang dialog antara legislatif, pemerintah, dan masyarakat untuk membicarakan berbagai tantangan serta peluang dalam pengembangan perekonomian di tingkat kelurahan.

Kasrudi berharap hasil pengawasan dapat menjadi bahan evaluasi sekaligus masukan dalam mendorong kebijakan pemerintah daerah yang lebih responsif, khususnya dalam menciptakan program pemberdayaan ekonomi yang tepat sasaran.

“Dari kelurahan kita bisa melihat persoalan ekonomi masyarakat secara lebih dekat. Karena itu, pengawasan harus hadir untuk mendengar, mengevaluasi, dan memastikan ada tindak lanjut terhadap kebutuhan masyarakat,” tambahnya.

Melalui pengawasan tersebut, DPRD Kota Makassar terus mendorong agar pembangunan ekonomi tidak hanya terpusat pada skala besar, tetapi juga memberi ruang yang kuat bagi masyarakat di tingkat kelurahan untuk berkembang dan meningkatkan kesejahteraan.