MAKASSAR, LOKANEWS.ID — Wakil Ketua III DPRD Kota Makassar dari Fraksi Partai Gerindra, Eric Horas, SE., MM., melaksanakan kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2026 pada bidang pemerintahan dan hukum bersama Dinas Pariwisata Kota Makassar. Kegiatan tersebut berlangsung di Karebosi Premier Hotel, Jalan Jenderal M. Yusuf Nomor 1, Makassar.

Kegiatan yang merupakan Angkatan VII tersebut menjadi bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sektor pariwisata menjadi fokus pembahasan karena memiliki peran dalam pengembangan potensi daerah sekaligus mendukung aktivitas ekonomi masyarakat.

Dalam forum tersebut, Eric Horas menekankan pentingnya pengelolaan sektor pariwisata yang dilakukan secara terencana dan berkelanjutan. Pengembangan destinasi wisata perlu diikuti dengan peningkatan kualitas pelayanan serta dukungan terhadap berbagai potensi lokal yang dimiliki Kota Makassar.

Menurutnya, keberadaan sektor pariwisata tidak hanya berkaitan dengan destinasi dan kunjungan wisatawan, tetapi juga memiliki keterkaitan dengan pelaku usaha, ekonomi kreatif, UMKM, kebudayaan, serta berbagai aktivitas masyarakat. Karena itu, koordinasi antara pemerintah dan para pemangku kepentingan menjadi bagian penting dalam pengembangannya.

Kegiatan tersebut menghadirkan Eric Horas, SE., MM. sebagai narasumber pertama, Drs. A. Hendra Makamuddin, S.STP., MPA sebagai narasumber kedua, serta Puspito Hargono, S.IKom. sebagai narasumber ketiga. Jalannya kegiatan dipandu oleh Raul Ibnu Munsir, SH. selaku moderator.

Dalam pelaksanaan pengawasan, berbagai informasi dan masukan menjadi bahan pembahasan untuk melihat pelaksanaan program pemerintah daerah di bidang pariwisata. DPRD juga dapat menggunakan hasil pengawasan tersebut sebagai bahan evaluasi dalam menjalankan fungsi kelembagaan serta mendorong peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan.

Eric Horas berharap pengembangan pariwisata Kota Makassar dapat terus diarahkan pada pemanfaatan potensi daerah secara optimal dengan tetap memperhatikan aspek tata kelola pemerintahan. Ia juga mendorong penguatan kolaborasi antara pemerintah daerah, pelaku pariwisata, masyarakat, dan sektor ekonomi kreatif agar perkembangan pariwisata dapat memberikan dampak yang lebih luas bagi masyarakat Kota Makassar.