MAKASSAR, LOKANEWS.ID — Anggota DPRD Kota Makassar dari Fraksi Partai Golkar, Idris, S.Ipem, melaksanakan kegiatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah Tahun Anggaran 2026 Angkatan V (Lima) bersama Dinas Ketahanan Pangan Kota Makassar.

Kegiatan tersebut berlangsung pada 13 Juni 2026 di Hotel Max One Makassar, Jalan Taman Makam Pahlawan No. 5, Tello Baru, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar.

Kegiatan pengawasan ini merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi DPRD Kota Makassar dalam mengawasi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Salah satu fokus pembahasan adalah pentingnya ketahanan pangan sebagai bagian dari upaya memenuhi kebutuhan pangan masyarakat sekaligus mendukung pembangunan daerah.

Idris, S.Ipem selaku narasumber pertama sekaligus membuka kegiatan menyampaikan pentingnya sinergi antara DPRD, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam mendukung berbagai program ketahanan pangan. Pengawasan tersebut diharapkan dapat memastikan program pemerintah berjalan secara optimal dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh Faisal, S.Pt., M.Si. selaku narasumber kedua dan Fauzan Wahab sebagai narasumber ketiga.

Sementara itu, Ahlul Wall Aqdy bertindak sebagai moderator yang memandu jalannya kegiatan, termasuk sesi diskusi dan penyampaian berbagai masukan dari peserta.

Melalui kegiatan tersebut, peserta memperoleh informasi dan pemahaman mengenai penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya yang berkaitan dengan ketahanan pangan di Kota Makassar. Forum ini juga menjadi kesempatan untuk menyerap aspirasi serta mendengarkan berbagai masukan yang berkembang di masyarakat.

Idris berharap kegiatan pengawasan tersebut dapat memperkuat koordinasi dan sinergi antara DPRD Kota Makassar dengan Dinas Ketahanan Pangan serta seluruh pihak terkait. Dengan adanya pengawasan dan komunikasi yang berkelanjutan, program ketahanan pangan diharapkan dapat dilaksanakan secara efektif dan mampu memberikan dampak positif bagi masyarakat.

Kegiatan berlangsung dalam suasana interaktif dan menjadi salah satu upaya untuk mendorong penyelenggaraan pemerintahan daerah yang transparan, efektif, serta berorientasi pada kepentingan masyarakat Kota Makassar.