MAKASSAR, LOKANEWS.ID — Anggota DPRD Kota Makassar dari Fraksi Partai Gerindra, Budi Hastuti, akan melaksanakan kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2026 pada bidang kesejahteraan rakyat. Agenda tersebut dilaksanakan bersama Kecamatan Mamajang Kota Makassar sebagai bagian dari upaya memperkuat fungsi pengawasan legislatif terhadap jalannya pemerintahan daerah.

Kegiatan tersebut dijadwalkan berlangsung pada 14 Juni 2026, mulai pukul 09.00 WITA hingga selesai, bertempat di Makassar Golden Hotel, Jalan Pasar Ikan Nomor 52, Makassar. Kegiatan ini merupakan agenda pengawasan Angkatan V yang secara khusus berkaitan dengan bidang kesejahteraan rakyat.

Pengawasan di tingkat kecamatan dinilai memiliki peran penting karena kecamatan merupakan salah satu ujung tombak pelayanan pemerintahan yang berinteraksi langsung dengan masyarakat. Berbagai kebutuhan warga, mulai dari pelayanan administrasi hingga persoalan sosial dan kemasyarakatan, perlu mendapatkan perhatian agar dapat ditangani secara efektif.

Melalui agenda ini, Budi Hastuti akan menggali informasi mengenai pelaksanaan program pemerintah serta berbagai tantangan yang dihadapi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan Mamajang. Masukan dari pemerintah kecamatan juga diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dalam pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD.

Kegiatan tersebut menghadirkan Budi Hastuti sebagai narasumber pertama. Selanjutnya, Andi Muhammad Adri, SH., Sekcam Mamajang, akan menjadi narasumber kedua, sementara Babra Kamal, S.IP., M.Si. dijadwalkan sebagai narasumber ketiga.

Diskusi akan dipandu oleh Erie Hidayat Suharto selaku moderator. Forum tersebut diharapkan menjadi ruang komunikasi yang terbuka antara DPRD dan unsur pemerintah kecamatan untuk membahas berbagai persoalan sekaligus mencari langkah perbaikan terhadap pelayanan publik.

Budi Hastuti berharap kegiatan pengawasan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai kebutuhan masyarakat di wilayah Mamajang. Ia juga mendorong agar hasil pembahasan nantinya dapat menjadi bahan pertimbangan dalam memperkuat program pemerintah daerah, khususnya yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan dan kualitas pelayanan kepada masyarakat.