MAKASSAR — Anggota DPRD Kota Makassar, Budi Hastuti, melaksanakan kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2026 pada bidang kesejahteraan rakyat bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Makassar. Kegiatan tersebut berlangsung pada Jumat, 29 Mei 2026, di Hotel Asyra, Jalan Maipa Nomor 15, Makassar.

Kegiatan yang merupakan Angkatan IV ini menjadi bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD Kota Makassar terhadap jalannya program dan kebijakan pemerintah daerah. Dalam kegiatan tersebut, pembahasan diarahkan pada aspek penanggulangan bencana sebagai bagian penting dari pelayanan dan perlindungan masyarakat.

Budi Hastuti menekankan pentingnya kesiapsiagaan pemerintah daerah dalam menghadapi berbagai potensi bencana yang dapat terjadi di wilayah Kota Makassar. Menurutnya, penanggulangan bencana tidak hanya berkaitan dengan penanganan ketika bencana terjadi, tetapi juga mencakup upaya pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, serta pemulihan.

Dalam pelaksanaan pengawasan, berbagai informasi dan masukan menjadi bagian penting untuk melihat sejauh mana program penanggulangan bencana telah berjalan. DPRD juga mendorong agar koordinasi antarlembaga terus diperkuat sehingga penanganan bencana dapat dilakukan secara cepat, tepat, dan terintegrasi.

Kegiatan tersebut menghadirkan Dr. H. Muhammad Fadli, SE., MM., CHt (IACT-USA), CI dan Puspito Hargono, S.I.Kom sebagai narasumber. Sementara jalannya kegiatan dipandu oleh Muh. Ibnu Luhur Bahagiawan selaku moderator. Kehadiran para narasumber memberikan perspektif dan informasi dalam pembahasan terkait penyelenggaraan pemerintahan daerah pada bidang kesejahteraan rakyat.

Budi Hastuti menyampaikan bahwa pengawasan DPRD merupakan bagian penting untuk memastikan kebijakan dan program pemerintah daerah benar-benar memberikan manfaat kepada masyarakat. Khusus dalam penanggulangan bencana, penguatan kapasitas pemerintah dan peningkatan kesiapsiagaan masyarakat perlu menjadi perhatian bersama.

Ia berharap hasil kegiatan pengawasan tersebut dapat menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kota Makassar. Dengan sinergi antara DPRD, pemerintah daerah, BPBD, serta masyarakat, upaya perlindungan dan pelayanan kepada warga diharapkan semakin efektif, terutama dalam menghadapi berbagai potensi bencana.