MAKASSAR — Anggota DPRD Kota Makassar, Budi Hastuti, dijadwalkan melaksanakan kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2026 pada bidang kesejahteraan rakyat. Kegiatan tersebut akan dilaksanakan bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Makassar sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD.

Kegiatan tersebut dijadwalkan berlangsung pada Jumat, 29 Mei 2026, mulai pukul 09.00 WITA hingga selesai, bertempat di Hotel Asyra, Jalan Maipa Nomor 15, Makassar. Agenda ini merupakan kegiatan pengawasan Angkatan IV yang membahas penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam lingkup bidang kesejahteraan rakyat.

Pengawasan terhadap penanggulangan bencana menjadi salah satu hal penting mengingat pemerintah daerah memiliki tanggung jawab dalam memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat ketika terjadi bencana. Karena itu, pelaksanaan program penanggulangan bencana perlu dipastikan berjalan secara efektif, terkoordinasi, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Melalui kegiatan ini, Budi Hastuti akan melihat berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berkaitan dengan penanggulangan bencana. Pengawasan juga diharapkan dapat menjadi ruang untuk mengetahui berbagai tantangan yang dihadapi pemerintah dalam meningkatkan kesiapsiagaan serta respons terhadap potensi bencana.

Kegiatan tersebut menghadirkan Dr. H. Muhammad Fadli, SE., MM., CHt (IACT-USA), CI dan Puspito Hargono, S.I.Kom sebagai narasumber. Sementara itu, kegiatan akan dipandu oleh Muh. Ibnu Luhur Bahagiawan selaku moderator.

Budi Hastuti menilai sinergi antara DPRD dan perangkat daerah sangat diperlukan dalam memastikan program pemerintah dapat berjalan secara optimal. Koordinasi yang baik juga menjadi salah satu faktor penting dalam memperkuat sistem penanggulangan bencana di Kota Makassar.

Melalui kegiatan pengawasan tersebut, diharapkan dapat diperoleh berbagai masukan dan informasi mengenai penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kota Makassar. Hasil pengawasan nantinya dapat menjadi bahan evaluasi dan masukan DPRD dalam mendorong peningkatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, khususnya dalam menghadapi kondisi darurat dan kebencanaan.