Jakarta, Lokanews.id – Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, turut hadir dalam Sarasehan Kebangsaan yang digelar oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) di Ruang Nusantara IV, Gedung MPR RI, Jakarta Pusat, Senin (20/05/2025). Acara yang dibuka secara resmi oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, ini menjadi wadah strategis untuk memperkuat peran kepala daerah dalam menjaga arah pembangunan agar tetap berpijak pada nilai-nilai kebangsaan.

Dalam sambutannya, Munafri menekankan bahwa pembangunan di Makassar tidak hanya berfokus pada aspek fisik semata. “Kota Makassar bukan hanya soal pembangunan infrastruktur atau ekonomi. Kita adalah bagian dari Indonesia yang utuh, sehingga setiap kebijakan yang lahir harus mencerminkan semangat persatuan, keadilan, dan kedaulatan bangsa,” ujarnya tegas.

Sarasehan ini menjadi forum penting untuk merefleksikan kembali sejauh mana nilai-nilai Pancasila diimplementasikan dalam kebijakan publik. Menurut Munafri, Pancasila tidak boleh sekadar menjadi slogan atau formalitas. “Nilai Pancasila tidak cukup hanya diucapkan saat upacara. Ia harus hadir dalam tindakan nyata — dalam kebijakan yang adil, pelayanan publik yang manusiawi, dan kepemimpinan yang berpihak pada rakyat,” tutur Munafri.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa di tengah dinamika global yang terus berubah, kota-kota di Indonesia harus menjadi benteng ideologi. Ia berharap Makassar mampu menjadi kota yang tidak hanya maju secara ekonomi, tetapi juga tangguh dalam prinsip dan nilai kebangsaan. “Makassar harus menjadi kota yang kuat secara fisik, tangguh dalam ekonomi, dan kokoh dalam ideologi,” katanya.

Presiden Prabowo Subianto dalam arahannya turut menegaskan pentingnya Pancasila sebagai pondasi pembangunan nasional. Ia menyerukan agar seluruh kepala daerah menjaga keutuhan ideologi negara di tengah berbagai tantangan zaman. “Kita tidak boleh lengah. Pancasila adalah jiwa bangsa yang harus kita rawat bersama,” ucap Presiden Prabowo.

Kegiatan ini ditutup dengan komitmen bersama dari para kepala daerah untuk terus mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dalam tata kelola pemerintahan. Sarasehan ini menjadi momentum penting untuk mempererat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menjaga arah pembangunan nasional yang berlandaskan ideologi Pancasila.