MAKASSAR, LOKANEWS.ID — Pimpinan DPRD Kota Makassar, Eric Horas, SE., MM., dijadwalkan melaksanakan kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2026 pada bidang Pemerintahan dan Hukum bersama Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Makassar.

Kegiatan tersebut dijadwalkan berlangsung pada Selasa, 29 September 2026, pukul 15.00 WITA, bertempat di Hotel Grand Imawan, Jalan Pengayoman Nomor 36, Makassar. Agenda ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2026 Angkatan IX.

Eric Horas, yang berasal dari Fraksi Partai Gerindra, akan bertindak sebagai narasumber pertama sekaligus membuka kegiatan. Forum tersebut menjadi salah satu ruang pembahasan mengenai penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dalam lingkup bidang Pemerintahan dan Hukum.

Keterlibatan Bapenda Kota Makassar dalam kegiatan ini akan menjadi bagian dari pembahasan terkait pelaksanaan urusan pemerintahan sesuai dengan bidang yang diangkat. Melalui forum tersebut, peserta diharapkan dapat memperoleh informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan aspek yang berkaitan dengan tugas instansi terkait.

Selain Eric Horas, kegiatan ini akan menghadirkan Djamaluddin Tahir sebagai narasumber kedua. Ia akan turut memberikan pemaparan dalam rangkaian agenda yang diikuti oleh peserta dari unsur terkait.

Narasumber ketiga, H. Hasanuddin Leo, SE., M.Si., Ak., juga dijadwalkan menyampaikan materi. Kehadiran para narasumber diharapkan dapat memperkaya perspektif peserta dalam memahami tema yang dibahas selama kegiatan berlangsung.

Jalannya acara akan dipandu oleh Nur Rahmi MS selaku moderator. Moderator akan mengarahkan rangkaian kegiatan, mulai dari penyampaian materi oleh para narasumber hingga sesi diskusi sesuai dengan agenda yang telah disusun.

Kegiatan Angkatan IX ini dijadwalkan menjadi forum pembahasan penyelenggaraan pemerintahan daerah pada bidang Pemerintahan dan Hukum bersama Bapenda Kota Makassar. Pelaksanaannya diharapkan memberikan pemahaman kepada peserta mengenai ruang lingkup pemerintahan daerah dan keterkaitannya dengan tugas instansi terkait.