MAKASSAR, LOKANEWS.ID — Anggota DPRD Kota Makassar, Budi Hastuti, akan melaksanakan kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2026 pada bidang kesejahteraan rakyat. Kegiatan tersebut akan dilaksanakan bersama Dinas Pendidikan Kota Makassar sebagai bagian dari fungsi pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan program pemerintah daerah.

Kegiatan dijadwalkan berlangsung pada Selasa, 26 Mei 2026, mulai pukul 09.00 WITA hingga selesai, bertempat di Hotel Asyra, Jalan Maipa Nomor 15, Makassar. Agenda ini merupakan kegiatan pengawasan pada Angkatan III yang berfokus pada bidang kesejahteraan rakyat, khususnya program dan pelayanan yang berkaitan dengan sektor pendidikan.

Budi Hastuti mengatakan, fungsi pengawasan DPRD menjadi bagian penting dalam memastikan berbagai program pemerintah daerah berjalan sesuai dengan perencanaan serta memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat. Melalui kegiatan tersebut, DPRD dapat memperoleh informasi secara langsung mengenai pelaksanaan program dan kebijakan pemerintah di lapangan.

Sektor pendidikan menjadi salah satu aspek penting dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, pengawasan terhadap penyelenggaraan pendidikan di Kota Makassar dinilai perlu dilakukan secara berkelanjutan, termasuk melihat pelaksanaan program, pelayanan kepada masyarakat, serta berbagai tantangan yang dihadapi dalam penyelenggaraan pendidikan.

Dalam kegiatan tersebut, Kurniati, S.STP., MM. dan Babra Kamal, S.IP., M.Si. dijadwalkan hadir sebagai narasumber. Sementara itu, kegiatan akan dipandu oleh Rini Susanty, SE. selaku moderator.

Melalui forum pengawasan tersebut, peserta diharapkan dapat memperoleh pemahaman mengenai penyelenggaraan pemerintahan daerah pada bidang kesejahteraan rakyat, khususnya yang berkaitan dengan sektor pendidikan. Forum ini juga menjadi ruang untuk menyampaikan berbagai masukan dan persoalan yang berkembang di masyarakat.

Budi Hastuti berharap kegiatan pengawasan ini dapat memperkuat sinergi antara DPRD dan Pemerintah Kota Makassar, khususnya Dinas Pendidikan, dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Hasil pengawasan nantinya diharapkan menjadi bahan evaluasi dan masukan dalam mendorong penyelenggaraan pemerintahan yang lebih efektif serta berorientasi pada kebutuhan masyarakat.