Makassar, Lokanews.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar meminta penyedia dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), yang bertugas menyalurkan makanan program Makan Bergizi Gratis (MBG), untuk lebih ketat dalam menjaga kualitas makanan. Peringatan ini disampaikan menyusul maraknya kasus keracunan penerima MBG di sejumlah daerah.

Sekretaris Komisi D DPRD Makassar, dr Fahrizal Arrahman Husain, menegaskan bahwa kesehatan masyarakat harus menjadi perhatian utama dalam pelaksanaan program tersebut. Ia berharap kasus serupa tidak terjadi di Makassar. “Beberapa anggota dewan sudah mulai mewarning para pengelola MBG ini agar kejadian keracunan bisa diminimalisir, kalau perlu zero accident,” ungkapnya, Jumat (3/10/2025).

Fahrizal, yang juga legislator Fraksi PKB, menegaskan pihak DPRD tidak akan berdiam diri apabila imbauan ini diabaikan. Menurutnya, penyedia makanan harus benar-benar memastikan kebersihan, kandungan gizi, dan keamanan makanan sebelum didistribusikan.

Ia menambahkan, jika peringatan DPRD tidak dipatuhi dan kasus keracunan tetap berulang, maka Komisi D akan turun langsung melakukan pengawasan ke lapangan. “Kalau setelah ada penyampaian dari teman-teman dewan masih saja ada kasus keracunan, barulah kami akan bergerak melakukan pengawasan,” tegasnya.

Berdasarkan data Badan Gizi Nasional (BGN), sejak Januari hingga September 2025 tercatat sebanyak 6.517 orang di berbagai wilayah Indonesia mengalami keracunan makanan dari program MBG. Angka tersebut menjadi peringatan serius agar pengawasan di daerah semakin diperketat.

DPRD Makassar menilai program MBG tetap sangat penting bagi masyarakat, khususnya dalam pemenuhan gizi anak dan keluarga. Namun, jika pengelolaan tidak maksimal, program yang seharusnya menjadi solusi justru berpotensi menimbulkan masalah baru. Karena itu, sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, dan penyedia layanan dinilai krusial untuk menjamin program berjalan aman serta bermanfaat.