Makassar, Lokanews.id – Pemerintah Kota Makassar resmi meluncurkan sistem pembayaran digital berbasis QRIS sebagai langkah besar menuju tata kelola pemerintahan yang transparan dan efisien. Peluncuran ini berlangsung pada 29 Juli 2025 dan dihadiri oleh Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, bersama Wakil Ketua DPRD Kota Makassar, A. Suharmika. Implementasi sistem ini menjadi wujud nyata komitmen pemerintah untuk mempercepat transformasi digital di berbagai sektor pelayanan publik.

Penerapan QRIS kini mulai diterapkan di pasar tradisional, terminal transportasi, hingga pelayanan PDAM. Menurut A. Suharmika, sistem ini memberi manfaat besar bagi masyarakat karena menghadirkan kemudahan transaksi dan keamanan yang lebih baik. “Dengan QRIS, transaksi menjadi lebih praktis dan transparan, baik bagi pedagang maupun pembeli,” ujarnya. Ia menambahkan bahwa pencatatan digital membantu meminimalkan potensi kebocoran anggaran dan memperkuat akuntabilitas keuangan daerah.

Di sektor transportasi, perubahan sudah mulai terasa. Warga kini bisa membeli tiket terminal hanya dengan memindai kode QR, tanpa harus mengantre panjang. Begitu pula dengan pembayaran PDAM yang kini lebih terintegrasi, cepat, dan tercatat secara otomatis dalam sistem. Inovasi ini dipandang sebagai langkah maju dalam pengendalian dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah, sekaligus memudahkan masyarakat dalam memenuhi kewajibannya.

Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menyambut baik penerapan sistem pembayaran digital tersebut. Ia menegaskan bahwa digitalisasi merupakan kebutuhan yang tak dapat ditunda lagi. “Digitalisasi bukan sekadar tren, tetapi keharusan. Kami ingin setiap pelayanan publik di Makassar bisa berjalan cepat, transparan, dan berorientasi pada kemudahan warga,” ucapnya. Pemerintah Kota juga berkomitmen memperluas penerapan QRIS ke berbagai layanan lain, termasuk sektor pajak daerah dan retribusi.

Sementara itu, DPRD Kota Makassar melalui A. Suharmika menyampaikan dukungan penuh terhadap inisiatif tersebut. Ia menilai kebijakan ini sejalan dengan upaya DPRD dalam mendorong pemerintahan yang bersih dan terbuka. “Setiap rupiah yang masuk dapat dipantau, setiap transaksi bisa dipertanggungjawabkan. Ini langkah penting menuju keuangan daerah yang sehat dan terpercaya,” jelasnya.

Penerapan sistem pembayaran berbasis QRIS ini diharapkan menjadi tonggak awal menuju Makassar sebagai kota modern yang adaptif terhadap teknologi. Kolaborasi erat antara eksekutif dan legislatif akan menjadi kunci keberhasilan dalam mewujudkan pelayanan publik yang efisien, transparan, dan berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat.