Makassar, Lokanews.id – Puluhan pedagang Pasar Cidu mendatangi Gedung DPRD Kota Makassar di Jalan AP Pettarani, Senin (28/7/2025). Kedatangan mereka untuk menyampaikan penolakan terhadap rencana penerapan kebijakan ganjil genap di kawasan pasar yang diusulkan oleh pemerintah kecamatan sebagai solusi mengurai kemacetan. Para pedagang menilai aturan tersebut tidak mempertimbangkan dampak ekonomi yang akan mereka hadapi.

Perwakilan pedagang mengungkapkan, sistem ganjil genap akan membuat mereka hanya bisa berjualan secara bergantian setiap dua hari. Kondisi ini, menurut mereka, akan memangkas pendapatan harian secara drastis. “Kalau kami tidak bisa jualan selama 10 hari dalam sebulan, tentu sangat memukul ekonomi kami. Ini satu-satunya sumber penghasilan,” ujar Ishak, perwakilan pedagang kuliner Pasar Cidu, saat menyampaikan aspirasi di hadapan anggota dewan.

Ishak menambahkan bahwa selama lima tahun berdagang di kawasan tersebut, para pedagang tidak pernah menerima teguran atau pemberitahuan resmi terkait pelanggaran aturan. Ia mempertanyakan alasan munculnya kebijakan baru yang tiba-tiba diterapkan tanpa sosialisasi yang jelas. “Kami tidak pernah dilibatkan dalam pembahasan ini. Tiba-tiba saja muncul aturan ganjil genap, seolah-olah kami penyebab utama kemacetan,” tegasnya.

Menanggapi hal itu, Hartono, anggota DPRD Makassar dari Fraksi PKS, menilai bahwa penataan pasar tidak boleh dilakukan dengan cara yang merugikan warga kecil. Ia menyarankan agar segera digelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama pihak pemerintah kecamatan, PD Pasar, dan perwakilan pedagang. “Solusi harus dicari bersama, bukan sepihak. Pemerintah tentu ingin menata pasar, tapi jangan sampai niat baik itu justru membuat masyarakat kehilangan penghidupan,” ujarnya.

Hartono menambahkan bahwa pedagang Pasar Cidu sudah menunjukkan itikad baik untuk tertib dan kooperatif. Beberapa di antaranya bahkan bersedia mundur dari badan jalan jika ada pengaturan baru yang lebih manusiawi. Ia menegaskan bahwa pasar tersebut telah berkontribusi besar terhadap ekonomi warga sekitar, terutama sektor kuliner malam. “Ini bukan sekadar pasar, tapi sumber penghidupan bagi ratusan keluarga. Jangan sampai kita menyelesaikan satu masalah lalu menimbulkan masalah baru,” tambahnya.

DPRD Makassar memastikan akan menindaklanjuti aspirasi pedagang dengan mengagendakan pertemuan lanjutan. Rapat tersebut akan mempertemukan pemerintah kecamatan, PD Pasar, dan perwakilan pedagang guna membahas kembali kebijakan ganjil genap secara terbuka dan transparan. Para legislator menegaskan, setiap kebijakan publik harus berpihak pada kesejahteraan warga dan lahir dari proses dialog, bukan keputusan sepihak.