Makassar, Lokanews.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar kembali menyoroti lambannya realisasi sejumlah program pembangunan infrastruktur yang hingga pertengahan tahun 2025 dinilai belum menunjukkan progres signifikan. Kondisi ini menimbulkan keresahan di tengah masyarakat, terutama karena anggaran telah dialokasikan sejak awal tahun namun hasilnya belum terlihat.

Ketua Komisi C DPRD Makassar, Azwar Rasmin, menyampaikan bahwa hingga bulan Juli, masih banyak program yang sebatas perencanaan. “Kita tidak bisa lagi mentolerir program yang berjalan lambat tanpa alasan jelas. DPRD punya kewajiban mengawal agar setiap rupiah yang dibelanjakan memberi dampak langsung bagi masyarakat,” tegas Azwar saat ditemui, Minggu (13/07).

Azwar menekankan bahwa masalah utama bukan hanya soal keterlambatan pengerjaan, tetapi juga lemahnya manajemen proyek dan buruknya koordinasi antarinstansi. Ia menambahkan, “Kalau perencanaan masih berubah di tengah jalan, dokumen lemah, atau vendor tidak siap, ini harus jadi alarm. Publik bisa saja menilai bahwa pemerintahan sibuk simbolik tapi minim output nyata.”

Komisi C DPRD Makassar juga meminta Dinas PU lebih terbuka terhadap proses pengawasan publik. Transparansi dalam penggunaan anggaran serta pemilihan kontraktor dianggap penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat. “Evaluasi itu penting bukan hanya untuk kepentingan laporan, tapi agar hasil pembangunan benar-benar dirasakan warga. Jangan sampai hanya jadi angka di atas kertas,” lanjut Azwar.

Selain pengawasan, DPRD mendorong adanya mekanisme konkret berupa laporan progres mingguan, audit teknis berkala, serta pelibatan RT/RW dalam pemantauan lapangan. Dengan begitu, hambatan teknis maupun administratif dapat segera terdeteksi dan diselesaikan tanpa harus menunggu proyek terhenti.

Dengan mendekatnya pembahasan APBD Perubahan 2025, DPRD Makassar mendesak Dinas PU untuk mempercepat realisasi proyek, memperbaiki sistem perencanaan, serta memperkuat pengawasan lapangan. Tanpa langkah serius, potensi besar Makassar untuk tumbuh sebagai kota inklusif dan berkelanjutan dikhawatirkan hanya akan menjadi wacana.