Jakarta, Lokanews.id – Pemerintah mengambil langkah strategis untuk mempercepat pembentukan Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes Merah Putih) di seluruh Indonesia dengan membentuk satuan tugas khusus. Menko Perekonomian sekaligus Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan dipercaya memimpin Satgas ini, dengan dukungan sejumlah menteri terkait di dalamnya. Program ini dirancang untuk memperkuat ekonomi perdesaan lewat model koperasi modern dan mandiri.

Zulkifli Hasan menyampaikan bahwa percepatan ini menjadi tanggung jawab lintas kementerian. “Kita diperkuat dengan Satgas Koperasi Desa Merah Putih. Saya sebagai ketua, didampingi para menteri lain, dan ada pelaksana harian agar proses bisa berjalan cepat,” ujar Zulhas saat konferensi pers di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (8/5/2025).

Kopdes Merah Putih ditargetkan hadir di 70 ribu desa dan kelurahan. Koperasi ini akan menjadi simpul distribusi pangan dan hasil pertanian masyarakat desa, sekaligus memotong rantai distribusi agar kebutuhan sembako bisa langsung diperoleh dari produsen. Model ini diharapkan dapat menekan praktik percaloan dan meningkatkan efisiensi pasokan ke warung-warung desa.

Untuk mendukung pendanaannya, pemerintah akan memanfaatkan dana desa yang sudah tersedia dan menggandeng Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Skema pembiayaan koperasi dirancang agar ringan dengan sistem cicilan selama tiga hingga lima tahun. Setiap koperasi desa diperkirakan akan menyerap dana sebesar Rp3 hingga Rp5 miliar.

Menteri Koperasi dan UKM Budi Arie Setiadi menekankan pentingnya pengelolaan yang transparan dan akuntabel. “Kalau mau koperasi ini langgeng, kelembagaannya harus kuat, sistem pengelolaannya baik, dan dijalankan secara profesional,” kata Budi Arie dalam kesempatan terpisah.

Program ini direncanakan mulai beroperasi secara serentak pada 28 Oktober 2025, bertepatan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda. Pemerintah berharap, dengan hadirnya koperasi-koperasi desa ini, pendapatan petani dan pelaku ekonomi desa bisa meningkat, sekaligus mempersempit ruang gerak para tengkulak yang merugikan petani.