MAKASSAR, LOKANEWS.ID — Kesiapsiagaan menghadapi bencana bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan kesadaran dan keterlibatan aktif masyarakat. Kolaborasi berbagai pihak menjadi faktor penting dalam membangun sistem penanggulangan bencana yang efektif dan mampu melindungi keselamatan warga.
Hal tersebut menjadi salah satu pokok pembahasan dalam kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2026 Angkatan XIII yang dilaksanakan anggota DPRD Kota Makassar, dr. H. Udin Shaputra Malik, bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Makassar.
Kegiatan berlangsung pada Sabtu, 14 November 2026, pukul 08.00 WITA, di Hotel Makassar Golden, Jalan Pasar Ikan No. 52, Kota Makassar.
dr. H. Udin Shaputra Malik membuka sekaligus menjadi narasumber pertama dalam kegiatan tersebut. Hadir sebagai narasumber Kepala Pelaksana BPBD Kota Makassar, Dr. Muhammad Fadli, S.E., M.M., dan Andi Nurul Ayu Muchlisa. Diskusi dipandu oleh Fajar Burhanuddin selaku moderator.
Dalam kegiatan tersebut, penanggulangan bencana menjadi pembahasan penting, terutama mengenai bagaimana pemerintah daerah membangun kesiapan dalam menghadapi berbagai potensi bencana. Upaya tersebut mencakup tahapan mitigasi, kesiapsiagaan, penanganan saat terjadi bencana, hingga pemulihan setelah bencana.
dr. H. Udin Shaputra Malik menekankan bahwa pengawasan terhadap penyelenggaraan penanggulangan bencana perlu dilakukan secara berkelanjutan. Menurutnya, keselamatan masyarakat harus menjadi perhatian utama dalam setiap kebijakan dan program pemerintah daerah.
Ia juga menilai bahwa edukasi kebencanaan perlu diperluas agar masyarakat memiliki pengetahuan mengenai langkah-langkah yang harus dilakukan ketika menghadapi situasi darurat.
Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Kota Makassar, Dr. Muhammad Fadli, S.E., M.M., hadir memberikan pemaparan mengenai penyelenggaraan penanggulangan bencana serta peran BPBD dalam mengoordinasikan upaya kesiapsiagaan dan penanganan bencana di Kota Makassar.
Pembahasan juga menempatkan partisipasi masyarakat sebagai salah satu unsur penting. Kesiapan menghadapi bencana akan lebih optimal apabila masyarakat memahami potensi risiko di lingkungannya serta mengetahui prosedur penyelamatan ketika keadaan darurat terjadi.
Udin berharap kegiatan pengawasan ini dapat menjadi ruang pertukaran informasi sekaligus evaluasi terhadap pelaksanaan program penanggulangan bencana. Sinergi antara DPRD, BPBD, perangkat daerah, dan masyarakat perlu terus diperkuat agar berbagai potensi risiko dapat diantisipasi sejak dini.
Melalui pengawasan tersebut, diharapkan penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kota Makassar semakin terarah dan responsif, sehingga mampu meningkatkan kesiapsiagaan serta memberikan perlindungan yang lebih baik bagi seluruh masyarakat.
Comment