MAKASSAR, LOKANEWS.ID — Pengawasan terhadap kebijakan ekonomi daerah dinilai penting untuk memastikan program pemerintah benar-benar memberikan dampak bagi masyarakat. Hal tersebut menjadi bagian dari pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2026 Angkatan 4 yang dilaksanakan anggota DPRD Kota Makassar dari Fraksi Partai Gerindra, Kasrudi, S.H., M.H.

Kegiatan yang mengangkat bidang perekonomian tersebut dilaksanakan bersama Kecamatan Panakkukang Kota Makassar, Senin, 13 Juli 2026, di Hotel Grand Imawan, Jalan Pengayoman No. 36, Makassar.

Kasrudi, S.H., M.H., bertindak sebagai narasumber sekaligus membuka kegiatan. Hadir pula sebagai narasumber Misbahuddin, S.E., M.Si., dan Dedy Kurniawan, S.IP. Sementara Aurelia Ramdhiana Lumentut bertindak sebagai moderator.

Pelaksanaan kegiatan ini menjadi ruang untuk membahas berbagai persoalan dan tantangan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya yang berkaitan dengan sektor perekonomian serta dampaknya terhadap kehidupan masyarakat.

Dalam pengawasan tersebut, perhatian diarahkan pada pentingnya kebijakan pemerintah yang mampu mendorong aktivitas ekonomi masyarakat, membuka peluang usaha, serta menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan ekonomi di tingkat kecamatan.

Kasrudi menegaskan bahwa pengawasan DPRD memiliki posisi penting dalam memastikan program pemerintah daerah tidak hanya berjalan secara administratif, tetapi juga memberikan hasil yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Menurutnya, penguatan ekonomi daerah perlu dibangun melalui kebijakan yang tepat sasaran serta sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, dan masyarakat. Pemerintah di tingkat kecamatan juga memiliki peran strategis karena berhadapan langsung dengan dinamika dan kebutuhan masyarakat di wilayahnya.

“Pengawasan harus mampu melihat apa yang terjadi di tengah masyarakat. Kita ingin memastikan setiap program pemerintah benar-benar berjalan dan memberi manfaat, terutama dalam mendorong perekonomian masyarakat,” ujar Kasrudi.

Ia juga mendorong agar berbagai masukan yang muncul dalam kegiatan pengawasan dapat menjadi bahan evaluasi bersama dalam menyusun langkah dan kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Kegiatan tersebut sekaligus menjadi momentum untuk memperkuat komunikasi antara DPRD dan pemerintah di tingkat kecamatan, sehingga pelaksanaan program pembangunan dapat berjalan lebih efektif dan menyentuh kebutuhan masyarakat.

Melalui pengawasan yang dilakukan secara berkelanjutan, diharapkan sektor perekonomian di Kota Makassar semakin kuat, sekaligus mampu membuka lebih banyak ruang bagi masyarakat untuk berkembang dan meningkatkan kesejahteraan.