Makassar, Lokanews.id – Rapat paripurna DPRD Kota Makassar pada Kamis (12/6) menjadi ajang penting bagi Fraksi Partai Gerindra untuk menegaskan komitmennya terhadap kesejahteraan masyarakat. Idris, S.IPem, anggota DPRD dari Fraksi Gerindra, menyampaikan dua isu utama dalam pandangan umumnya: penanganan sampah secara gratis di kawasan terdampak dan perhatian serius terhadap pengembangan sumber daya manusia (SDM).

Dalam sidang tersebut, Idris menyuarakan keprihatinan atas kondisi warga Kecamatan Manggala yang masih terbebani oleh biaya pengelolaan sampah meskipun wilayah mereka turut terdampak oleh permasalahan lingkungan. Ia menekankan perlunya kehadiran kebijakan yang berpihak pada warga kecil. “Terkait program sampah gratis, kami mengusulkan agar Kecamatan Manggala khususnya, diperlakukan kebijakan sampah gratis. Terutama yang terkena dampak lingkungan sekitar,” tegasnya di forum resmi tersebut.

Usulan ini menunjukkan arah perjuangan Fraksi Gerindra yang tidak sekadar bicara konsep, tetapi juga menyasar kebutuhan nyata di lapangan. Idris menilai, dengan menghapus biaya sampah di kawasan terdampak, pemerintah bisa memberi bentuk nyata dari keadilan ekologis dan sosial. Hal ini sekaligus menjadi bentuk tanggung jawab bersama dalam menjaga kelestarian lingkungan perkotaan.

Tak hanya menyoroti aspek lingkungan, Idris juga mengangkat persoalan nasib para tenaga kontrak yang telah dirumahkan oleh Pemerintah Kota Makassar. Dalam pidatonya, ia menyoroti pentingnya memperlakukan para pekerja ini secara profesional dan adil. “Dalam rangka bidang sumber daya manusia, kami mempertanyakan sebagaimana upaya Pemerintah Kota Makassar terhadap nasib para tenaga kontrak yang dirumahkan, serta terhadap kepada pihak eksekutif agar pemberdayaan yang ahli di bidangnya,” ungkapnya.

Pernyataan itu menjadi sinyal kuat bahwa Fraksi Gerindra berdiri di sisi para pekerja yang selama ini menjadi bagian penting dari pelayanan publik. Idris menekankan bahwa kebijakan pemberdayaan tenaga kontrak harus berbasis pada kompetensi dan pengalaman, bukan semata-mata relasi politik atau pertimbangan administratif sempit.

Secara keseluruhan, pandangan Fraksi Partai Gerindra dalam rapat tersebut menjadi bagian dari respons terhadap Rancangan Peraturan Daerah dan RPJMD Kota Makassar 2025–2029. Dengan menyuarakan kebutuhan masyarakat bawah, Fraksi Gerindra menunjukkan peran strategisnya dalam memperjuangkan aspirasi rakyat. Seperti yang disampaikan Idris, “Kami ingin pembangunan di Kota Makassar ini benar-benar berpihak pada masyarakat yang selama ini tidak terdengar suaranya.”