Makassar, Lokanews.id – Pertamina Patra Niaga terus memperkuat koordinasi dengan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Ditjen Migas) dan sejumlah badan usaha swasta terkait rencana kerja sama pasokan bahan bakar minyak (BBM). Langkah ini merupakan bagian dari upaya pemerintah menjaga stabilitas dan ketersediaan pasokan BBM nasional agar distribusi tetap berjalan lancar di seluruh wilayah Indonesia.

Plt. Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth MV Dumatubun, menjelaskan bahwa dalam pertemuan tersebut, dua perusahaan besar yakni Exxon dan Shell belum dapat melanjutkan pembahasan kerja sama. Menurutnya, Shell masih harus berkoordinasi dengan kantor pusat terkait pemenuhan persyaratan kepatuhan vendor, sementara Exxon akan meninjau kembali kebutuhan pasokan pada November karena masih memiliki stok yang cukup.

Di sisi lain, tiga badan usaha swasta lainnya, yaitu VIVO, APR, dan AKR, telah menyatakan komitmennya untuk melanjutkan pembicaraan ke tahap yang lebih teknis. Tahapan ini mencakup penyusunan serta penandatanganan dokumen pernyataan yang berkaitan dengan penerapan tata kelola perusahaan yang baik (GCG) serta kepatuhan terhadap berbagai regulasi, termasuk pernyataan anti-monopoli, anti pencucian uang, dan anti penyuapan.

Selain itu, ketiga perusahaan tersebut akan menyampaikan rincian kebutuhan komoditas yang diperlukan, serta melakukan pembahasan terkait spesifikasi produk, kesepakatan pokok, dan ketentuan umum kerja sama (general terms and conditions/GTC). Pertemuan ini diharapkan menjadi langkah awal menuju sinergi yang lebih kuat antara Pertamina dan sektor swasta dalam memastikan ketersediaan energi nasional.

Roberth menambahkan bahwa Pertamina Patra Niaga akan menyesuaikan kembali spesifikasi produk agar sesuai dengan kebutuhan seluruh badan usaha mitra. Selain itu, akan dilakukan kesepakatan mengenai key terms termasuk pelaksanaan survei bersama (join surveyor) untuk memastikan kesesuaian pasokan dengan standar yang telah ditetapkan.