Jakarta, Lokanews.id – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya, mengungkapkan bahwa Bupati Indramayu, Lucky Hakim, sempat kehilangan fokus pada salah satu materi yang disampaikan selama retret di Magelang. Materi tersebut menyangkut aturan yang melarang kepala daerah dan wakil kepala daerah melakukan perjalanan ke luar negeri tanpa izin dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri). Bima Arya mengatakan bahwa materi tersebut disampaikan dengan sangat jelas oleh Mendagri Tito Karnavian sebelum acara dilanjutkan.

Menurut Bima pada Selasa (08/04/2025), saat sesi penjelasan tersebut, Lucky Hakim tidak memperhatikan dengan seksama. Lucky mengakui bahwa ia melewatkan bagian penting dalam materi tersebut, yang membahas kewajiban dan larangan bagi kepala daerah. Meski demikian, Bima menyatakan bahwa insiden ini tidak menghalangi langkah Kemendagri dalam menindaklanjuti kasus tersebut.

Saat ini, pemeriksaan terhadap Lucky Hakim sedang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemendagri. Bima Arya menegaskan bahwa keputusan mengenai hasil pemeriksaan akan diumumkan dalam waktu dua minggu ke depan, sesuai dengan ketentuan peraturan pemerintah yang berlaku. Namun, Bima juga menambahkan bahwa proses pemeriksaan ini bisa selesai lebih cepat tergantung pada perkembangan selanjutnya.

Selain itu, Bima menjelaskan bahwa pemeriksaan tidak hanya akan mengungkapkan apakah ada pelanggaran terkait perjalanan dinas Lucky Hakim ke luar negeri, tetapi juga akan menyelidiki potensi penggunaan dana negara secara tidak sah dan apakah ada penerimaan uang dari pihak-pihak tertentu yang dapat memengaruhi keputusan tersebut.

Bima Arya mengingatkan agar seluruh kepala daerah memahami dengan baik aturan mengenai cuti dan perjalanan dinas, terutama yang berhubungan dengan izin dari Mendagri. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran serupa di masa depan dan memastikan semua aturan dilaksanakan dengan tepat.

Kasus Lucky Hakim ini menjadi sorotan publik karena menunjukkan pentingnya kepatuhan terhadap aturan yang telah ditetapkan pemerintah. Bima Arya berharap kejadian ini dapat menjadi pelajaran bagi kepala daerah lainnya untuk lebih berhati-hati dan mengikuti prosedur yang berlaku dalam setiap tindakannya.