Bogor, Lokanews.id – Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk meningkatkan transparansi dalam proses pembahasan undang-undang. Hal ini disampaikannya dalam pertemuan dengan enam pemimpin redaksi media nasional di kediamannya, Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Kabupaten Bogor, pada Minggu (6/4/2025). Prabowo menyatakan akan memberi perhatian khusus terhadap masukan masyarakat terkait minimnya partisipasi publik dalam proses legislasi.

Menurut Prabowo, sistem politik Indonesia memang menempatkan partai politik sebagai aktor utama dalam pembentukan undang-undang, namun hal itu tidak menutup ruang untuk perbaikan mekanisme yang ada. Ia juga menanggapi sorotan publik soal pembahasan sejumlah RUU yang dilakukan di luar Gedung DPR, dan menyebut bahwa proses tersebut harus dikaji ulang agar lebih sesuai dengan prinsip keterbukaan.

“Oke, mekanisme itu kami perbaiki. Tetapi, kan, ada naskah-naskah karangan yang beredar. Kalau tidak puas dengan transparansi, mari kita bikin transparan,” ujar Prabowo. Ia menambahkan bahwa kritik publik merupakan bagian penting dari demokrasi dan bahwa pemerintah harus membuka diri terhadap koreksi, termasuk dalam hal pembahasan regulasi penting.

Pernyataan Prabowo ini menjadi respons atas kekhawatiran yang sebelumnya disampaikan oleh Direktur LBH Semarang, Arif Syamsudin. Arif menilai bahwa rendahnya partisipasi publik dalam pembentukan undang-undang dapat merusak kepercayaan terhadap lembaga negara, terutama DPR dan pemerintah. Menurutnya, praktik tertutup dalam legislasi tidak sejalan dengan prinsip negara hukum dan demokrasi.

Arif juga mencontohkan beberapa kebijakan strategis yang menimbulkan reaksi publik karena minimnya pelibatan masyarakat, seperti rencana efisiensi anggaran dan kenaikan tarif pajak. Ia meminta agar pemerintah dan DPR lebih membuka ruang dialog serta menjadikan partisipasi publik sebagai bagian dari prosedur tetap dalam proses legislasi.

Menanggapi hal itu, Prabowo menyampaikan bahwa ia akan menginstruksikan jajaran menteri terkait untuk merancang langkah konkret dalam mewujudkan proses legislasi yang lebih terbuka dan akuntabel. Ia menegaskan bahwa transparansi bukan hanya tuntutan publik, melainkan juga kunci utama untuk menjaga kepercayaan terhadap pemerintahan yang demokratis.