Makassar, Lokanews.id – Masalah parkir liar di Kota Makassar semakin mengganggu kenyamanan warga. Salah satu lokasi yang menjadi perhatian utama adalah sekitar Toko Alaska di Jalan Pengayoman. Keluhan dari masyarakat pun memunculkan aksi protes yang dilakukan oleh Aliansi Mahasiswa Peduli Hukum pada 17 Januari 2025 di Gedung DPRD Makassar. Mereka menuntut agar pemerintah segera mengambil langkah tegas terhadap praktik parkir liar yang meresahkan.

Mendengar tuntutan tersebut, Tri Sulkarnain Ahmad, salah seorang anggota DPRD Makassar, menyatakan keseriusannya untuk segera membahas masalah ini. “Kami akan segera menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) untuk mengatasi persoalan ini,” ujar Tri. Ia menambahkan bahwa pertemuan ini penting untuk mencari solusi bersama, melibatkan semua pihak terkait, dan mengurai akar permasalahannya.

Masalah parkir liar di Makassar bukan hal yang baru. Sebelumnya, Yeni Rahman, anggota DPRD lainnya, juga mengungkapkan keluhan masyarakat mengenai masalah retribusi parkir yang kurang transparan, termasuk keberadaan parkir liar dan penggunaan bahu jalan. “Keluhan tentang perparkiran di Makassar hampir setiap saat muncul, dan kami di DPRD terus mendengar hal ini,” ungkapnya. Ia menekankan perlunya tindakan tegas dari Perusahaan Daerah Parkir Makassar Metro untuk memperbaiki sistem parkir dan perilaku juru parkir.

Sebagai langkah strategis, DPRD Makassar berencana untuk merevisi peraturan daerah (Perda) yang mengatur masalah parkir. Revisi ini dimaksudkan untuk memperbarui regulasi agar lebih sesuai dengan kebutuhan dan tantangan yang berkembang di kota ini. Peningkatan pengawasan terhadap praktik parkir ilegal dan pelaku usaha yang melanggar aturan juga menjadi prioritas dalam upaya ini.

Diharapkan dengan adanya perhatian serius dari DPRD Makassar dan rencana tindakan lebih lanjut, permasalahan parkir liar di kota ini bisa segera teratasi. Kerjasama antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat akan sangat penting untuk menciptakan Kota Makassar yang lebih tertib, aman, dan nyaman bagi warganya.